Oleh: Achmad Buchari
(Mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Ampel Surabaya)
Salah satu peristiwa penting yang membekas dalam sejarah negara adalah berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) pada awal masa kemerdekaan, pada 7 Agustus 1949, hanya 4 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Topik ini telah dan akan terus menarik untuk dibahas, lengkap dengan semua pendapat para ahli dan saksi sejarah yang menentangnya, karena dalam buku-buku pelajaran sejarah sekolah dan dalam arsip nasional pemerintah Indonesia, kelompok ini dianggap sebagai kelompok. , Pemberontak dan separatis dan pengganggu keamanan dan stabilitas nasional. Meski fakta ini dianggap bohong oleh beberapa partai politik, termasuk masyarakat yang mengaku sebagai warga negara Islam Indonesia dan simpatisannya.
Negara Islam Indonesia adalah gerakan kelompok-kelompok Islam yang bekerja untuk mempertahankan negara Islam dengan visi negara seperti yang didirikan oleh Nabi Muhammad. selama periode Madinah. Negara Madinah dianggap sebagai pola dasar negara ideal untuk membangun masyarakat yang adil, makmur dan beradab tinggi. Muslim tidak boleh hidup dalam tatanan pemerintahan non-Islam, atau setidaknya tidak dalam sistem negara yang diadopsi dari sistem non-Islam.
Munculnya Negara Islam Indonesia (NII) yang dituding semua pihak menjadi korban dari umat Islam dan bersifat spontan, lahir dari kekosongan kekuasaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (RI). Sejak tahun 1926, para ulama Arab dari seluruh dunia, termasuk Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto, telah berkumpul untuk membahas pembangunan kembali kekhalifahan Islam yang jatuh pada tahun 1924.
Sayangnya, musyawarah para ulama tidak membuahkan hasil dan tidak ada tindak lanjut. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, orang kepercayaan Tjokroaminto, kemudian berinisiatif menindaklanjuti rekonstruksi kekhalifahan Islam dengan menulis pamflet tentang sikap Islam sesuai keputusan Kongres Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII) 1936. Kemudian pada tanggal 24 April 1940, Kartosoewiryo dan ulama mendirikan Akademi Suffah di Malangbong, sebuah laboratorium pendidikan untuk mendidik kader jihad seperti pada zaman Nabi Muhammad. Lembaga Yurisprudensi Suriah yang didirikan telah melatih para pembela Islam dengan pengetahuan Islam yang sempurna dan keyakinan yang teguh.
Ia memperoleh pemahaman Islam yang mendalam ketika ia pindah ke Malangbong, sebuah kota antara Garut dan Tasikmalaya pada tahun 1929. Selama di Malangbong, ia belajar Islam dengan kiai lokal termasuk Yusuf Tauziri dan kiai Ardiwasastra. Kiai adalah anggota PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) terkemuka di daerah itu dan seorang guru agama yang terkenal. Modernisme Islam tidak meluas, terutama di pedesaan, karena merupakan gejala di perkotaan yang tidak berpengaruh pada kiai pedesaan. Oleh karena itu, pendidikan agama yang diterima Kartosuwiryo dari seorang kiai lokal hanya memiliki sedikit ciri modernitas. Bahkan, Kartosuwiryo akrab dengan tasawuf, dengan penekanannya pada tasawuf dan penyiksaan diri, kegemarannya pada pemujaan suci, dan sebagainya. Karena kepribadian dan gaya hidup Kartosuwiryo yang menggunakan kepercayaan publik, langkah ini mendapat dukungan besar-besaran. Pinardi menjelaskan: Pesona Kartosuwiryo antara lain karena hubungannya dengan cita-cita Ratu Adil dan kecerdasannya yang bermain dengan kepercayaan masyarakat.
Perkembangan NII dibagi menjadi tiga periode. Periode pertama adalah periode gerakan bersenjata (1947-1962). Periode ini dimulai dengan pergerakan tentara Siliwangi ke Yogyakarta dan DI-TII menguasai Jawa Barat, yang dianggapnya sebagai kekosongan kekuasaan. Periode ini diakhiri dengan eksekusi MS. Kartosoewirjo disahkan oleh pemerintah pada tanggal 5 September 1962. Periode kedua sekitar tahun 1963-1996. Saat itu kepemimpinan NII bersifat kolegial, kemudian NII dipimpin oleh Daud Beureuh. Periode ini diakhiri dengan penyerahan Tongkat Imam dari Adah Djaelani kepada Abu Toto Abdus Salam. Selama periode ini, NII terpecah menjadi beberapa faksi. Periode ketiga adalah periode Al-Kahfi (Gerakan Bawah Tanah), NII di bawah kepemimpinan Abu Toto Abdus Salam sampai sekarang. Karena Abu Toto adalah Panglima NII.
Komando Daerah IX, NII lebih dikenal sekarang NII KW IX. NII KW IX juga diduga telah melakukan penyimpangan penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an untuk mempertahankan pandangannya dalam rangka pembentukan negara Islam. Selain itu, mereka juga melakukan gerakan terselubung, bersifat eksklusif dan dianggap terlepas dari anggota badan dan berukuran sangat besar. Masalah ini berimbas pada publik, memaksa MIA, Kementerian Agama, dan polisi turun tangan. Dalam hal ini, penulis dituntut untuk melakukan penelitian akademik untuk mengkaji permasalahan NII KW IX ini.
Prinsip atau dasar perjuangan NII KW IX demi terwujudnya cita-cita gerakannya adalah kisah perang Nabi Muhammad SAW selama berada di Mekkah dan Madinah. Dalam hal ini, perang Nabi difokuskan pada pembentukan negara Madinah, yang merupakan negara dengan konstitusi Al-Qur’an. Mereka berpendapat sebagai berikut. Dalam ajaran Islam hanya ada satu kedaulatan, yaitu kedaulatan Allah SWT; menerima dan menyerahkan pemerintahan di luar kedaulatan Allah adalah kufur; Medina atau yang biasa disebut Apostolic Institution (LC) adalah prototipe negara Islam, negara yang konstitusinya berlandaskan Al-Qur’an; Pembentukan Negara Islam harus mengarah pada tujuan perang setiap Muslim; Model Hijrah adalah satu-satunya cara untuk memperjuangkan berdirinya Negara Islam, bukan dengan bekerja sama (kerjasama) untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi; Perjuangan untuk supremasi dimulai dengan iqra (membaca) dan diakhiri dengan alyauma (kesempurnaan).
Mengapa harus berpola hijrah ? Karena Islam harus tegas memisahkan hak dan batil. Menurut NII KW IX ada beberapa prinsip yang harus dijunjung tinggi untuk mewujudkan Negara Islam, yaitu, Prinsip al-bathil – al-haq, perbedaan yang jelas antara benar dan salah. Dalam hal ini, para pimpinan NII berusaha meyakinkan anggota NII KW IX di semua tingkatan bahwa negara Madinah adalah satu-satunya kekuatan yang nyata. Prinsip berikut adalah menciptakan komunitas/anggota NII yang benar-benar taat kepada pemimpinnya dan sikap yang kita dengarkan dan patuhi). Prinsip Makiyah – Madinah, Waktu Makiyah untuk mengubah Republik Indonesia menjadi NII adalah masa perang. Selama periode ini, masih dianggap tidak wajib untuk melakukan pemujaan ritual seperti shalat lima waktu, puasa dan haji. Dengan prinsip ini, anggota NII KW IX yang awalnya rajin shalat lima waktu dan tahajud menjadi malas. Prinsip Furqon (pembedaan) adalah penciptaan anggota yang fanatik. Menurut mereka, anggota NII adalah penganut kepercayaan dan Muslim di luar NII dianggap ateis karena berada di bawah negara kesatuan Republik Indonesia. Asas (sukarela atau wajib). Dengan asas ini, anggota NII KW IX harus berusaha semaksimal mungkin untuk Jihad dalam memenuhi tugas dan kewajibannya. Setelah waktu berlalu untuk kegiatan NII, ia harus putus kuliah atau pekerjaan apa pun.
Menurut mereka, negara Indonesia adalah negara non-Islam yang didirikan pada 17 Agustus 1945 karena menganut sistem republik yang dibangun dari sistem negara orang-orang kafir dan terletak di Pancasila bukan Al-Qur’an. Dengan demikian, Indonesia tidak dapat diubah secara parsial, tetapi harus diubah secara total dan revolusioner dari bentuk “negara kafir Indonesia” menjadi bentuk negara “Negara Islam Indonesia”. Pandangan ini juga melahirkan ide Jihad dan konsep revolusi Islam NII. Inilah ide utama yang mereka buat untuk NII.
Sumber :
1. Hadi Syofyan, Negara Islam Indonesia: Konsepsi Shajarah T{ayyibah dalam Konstruk Negara Islam,(IAIN Imam Bonjol:Padang),2013.
- Zaenal Asep Ausop, GERAKAN NII KARTOSOEWIRJO (KW IX), 2009.
- Ridlo Miftakhur, NEGARA ISLAM INDONESIA DAN KARTOSUWIRYO (KONSEPSI GERAKAN POLITIK, MILITER DAN AGAMA),(IAI: Uluwiyah Mojokerto),2019.
