Oleh: Mujahidin Nur, Anggota KOMISI INFOKOM MUI.*
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan berbagai organisasi BANOM (badan otonom) dibawahnya menjadikan Islam Rahmatan lil alamin sebagai ruh dan nafas organisasi. Sebuah kalimat yang menurut Ibnu Abbas dalam tafsir Majma al-Bayan fi Tafsir al-Quran karya Abu Ali al-Fadl bin al-Hasan ai-Thabarisi mempunyai makna bahwa Islam menjadi rahmat baik bagi orang mukmin ataupun kafir, orang baik ataupun fasik. Sementara Imam Fakhrudin ar-Razi dalam kitab Mafatih al-Ghaib menerjemahkan Islam Rahmat lil Alamin mempunyai makna bahwa sesungguhnya rasulullah SAW adalah rahmat dalam masalah agama maupun masalah dunia.
Rahmatan lil ‘alamin merupakan misi teragung diutusnya Muhammad Rasulullah dengan membawa keparipurnaan yang sangat indah walau banyak umat Islam yang tidak memahami sehingga pada prakteknya terkadang sulit untuk diwujudkan. Nilai transeden Rahmatan lil ‘Alamin ini dijadikan oleh PBNU sebagai fondasi kokoh untuk merajut persaudaraan sebangsa dan setanah air serta berpartisipasi aktif untuk mewujudkan perdamaian di berbagai belahan dunia.
Bukti keseriusan PBNU dalam upaya meneguhkan Rahmatan lil Alamin dilakukn dengan cara berperan aktif menciptakan perdamaian di berbagai belahan dunia. Di Afghanistan terlihat jelas bagaimana peran PBNU dalam menginisiasi empat kali perundingan perdamaian antarfaksi yang berkonflik selama ratusan tahun di Afghanistan, The Torn Land, negeri yang tercabik-cabik. Perundingan Perdamaian Kabul, Afghanistan, perundingan perdamaian di Jakarta dan dua kali perundingan perdamaian di Ankara, Turkey membuktikan keseriusan PBNU untuk ikut serta dalam menciptakan perdamaian di dunia Islam. Bahkan, Islam ala Nahdliyin dengan episentrum wawasan keagamaan dan pemikirannya yang dibangun di 24.000 Pesantren diseluruh pelosok Indonesia membuat beberapa ulama Afghanistan sampai menitikan air mata sehingga mereka bertekad menidirikan pesantren ala NU dan membuat organisasi NU dengan para menteri kabinetnya yang menjadi pengurus NU.
Peran strategis PBNU baik secara organisasi maupun secara individu tokoh-tokohnya dalam mendamaikan konflik berkepanjang Suni-Syiah di beberapa negara Timur Tengah seperti Libanon, Suriah dan Irak juga intensif dilakukan baik melalui ICIS (International Confrence on Islamic Scholars) yang diinisiasi oleh mendiang KH Hasyim Muzadi maupun melalui International Summit of Moderate Islamic Leaders ( ISOMIL) yang diinisiasi oleh Prof DR KH Said Aqiel Sirodj. Disamping tentu saja kiprah mondial KH Abdurahman Wahid yang berusaha membangun perdamaian dunia melalui World Confrence on Religion and Peace (WCRP) dimana beliau menjabat sebagai Presidennya.
Mewujudkan Islam Rahmatan lil Alamin ala PBNU juga sudah berpuluh-puluh tahun dilakukan PBNU melalui faith based diplomacy dengan memberikan dukungan moril, materil dan dukungan politik pada perjuangan bangsa Palestina sebagaimana ditegaskan oleh KH Wahab Hasbullah pada 12-15 Juli 1938 M dalam Muktamar NU ke-13 di Menes, Pandeglang, Banten. Bahkan pasca Muktamar itu PBNU memberikan instruksi langsung agar seluruh cabang NU di seluruh Indonesia mengedarkan pengumpulan iuran derma untuk disumbangkan pada anak-anak yatim dan para janda di Palestina.
Komitmen tegas NU untuk membela kedaulatan Palestina sekali lagi ditegaskan pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang pada 1-5 Agustus 2015. Dalam Muktamar itu, Muktamirin (peserta Muktamar) mendesak PBNU membentuk tim khusus untuk menangani masalah-masalah internasional khususnya masalah Palestina. Karena nilai teologis Rahmatan lil ‘Alamin meniscayakan PBNU untuk istiqomah memperjuangkan keadilan, menjaga nilai-nilai kemanusiaan, menciptakan perdamaian dan menghilangkan berbagai bentuk penindasan dan kolonialisme dari muka bumi.
Karenanya, saya merasa penasaran ketika Lembaga Bahsul Masail (LBM) PWNU DKI Jakarta, Minggu 24 Januari 2020 melalui ketuanya, KH. Mukty Ali al-Qushaery, mengundang saya agar ikut hadir dalam acara Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Membahas Normalisasi Hubungan Antara Indonesia dan Israel”. Topik diskusi yang menurut saya sangat ‘seksi’ dan kontroversial di kalangan santri. Apalagi untuk kiyai-kiyai muda yang aktif di Lembaga Bahsul Masail yang terbiasa berkutat dengan refrensi kitab-kitab turots (klasik) dan muashir (kontemporer) namun kurang konsen dalam memperhatikan geopolitik global. Juga tentu saja kontroversial dalam konteks atmosfer perpolitikan Indonesia.
Disamping, saat hadir dalam diskusi itu sejatinya saya bertanya-tanya, apakah kiyai-kiyai muda NU di LBM mengkaji bagaimana komitmen tegas dan istiqomah PBNU dan dukunganya pada bangsa Palestina. Wajar hal itu saya pertanyakan karena saya melihat pihak-pihak yang menjadi pembicara dalam FGD LBM PWNU DKI tersebut semuanya pro normalisasi hubungan Indonesia-Israel seperti; Elisheva Sproon dari Shalom Yerusalem Foundation, Naruban Balachandran, World Bank, dan juga kiyai muda NU seperti Taufik Damas yang notabene pengrus PWNU DKI.
LBM PWNU DKI sebagai salah satu lembaga otonom di bawah PBNU hendaknya mampu menempatkan masalah normalisasi hubungan Indonesia-Israel bukan sebatas dalam prespektif ekonomi atau hubungan dagang semata tanpa melihat akar kuat hubungan Indonesia-Palestina dalam konteks historis-strategis. Mendukung normalisasi hubungan Indonesia dan Israel tanpa sama sekali melihat sejarah panjang persahabatan Indonesia–Palestina sama artinya menafikan komitmen bangsa Indonesia yang selama ini konsisten memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina sesuai preambule (pembukaan) UUD 1945. Di samping melakukan normalisasi hubungan Indonesia-Israel tanpa melihat aspek kemanusiaan dan penderitaan bangsa Palestina juga merupakan penghianatan pada nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi ruh dari sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang menjadi dasar fundamental dalam kehidupan kenegaraan, kemasyarakatan dan kebangsaan. Disamping tentu saja LBM PWNU DKI juga harus mampu menerjemahkan sikap strategis PBNU dalam merespon isu-isu politik luar negeri (polugri) utamanya dalam masalah penjajahan Israel atas negara Palestina.
Naruban Balachandran salah satu pembicara di FGD itu begitu agresif mewacanakan normalisasi hubungan Indonesia-Israel tanpa memahami nalar dan alam pikir Muslim Nusantara. Alam pikir yang tentu saja dibangun dari pijakan teologis-historis yang kuat, tentang masa lalu, masa sekarang, dan hari esok. Melihat masa lalu, menata hari ini, dan menuju masa depan. Dimana sejarah dijadikan sebagai ‘ruh’ perjalanan politik hari ini dalam rangka mewujudkan cita-cita membangun dunia yang Rahmatan lil Alamin, salah satunya dalam konteks PBNU dan pemerintah Indonesia melihat perlu tidaknya melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.
Rahmatan lil Alamin sebagai nilai transeden dan sakral mampu menjadi instrumen untuk melakukan faith based diplomacy yang efektif dan strategis. Sementara PBNU sebagai ormas Islam terbesar di dunia mempunyai peluang yang sangat besar untuk membangun second track diplomacy guna membangun peradaban dunia yang lebih humanis dan berkeadilan, utamanya dalam menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Internalisasi dan internasionalisasi Rahmatan lil Alamin ala PBNU pada masanya akan membentuk tatanan dunia yang lebih adil, damai dan lebih menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Inshallah! *
