Pesantren Belum Ideal Kalau Masih Ada Kekerasan

Oleh: Imam Nawawi, M.Hum

Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) membuka program bantuan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam untuk tahun anggaran 2024.

Pendaftaran dibuka dari 18 April – 18 Mei 2024 untuk 10 pilihan program bantuan. Program-program tersebut adalah: bantuan peningkatan digitalisasi Pesantren, pembangunan asrama, rehab asrama, bantuan halaqah dan pendidikan keagamaan, serta bantuan kemitraan.

Sisanya berupa bantuan operasional pendidikan (BOP), bantuan oprasional pendidikan madrasah diniyah takmiliyah (MDT), bantuan oprasional pendidikan Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ), bantuan oprasional pendidikan pendidikan diniyah formal (PDF), dan bantuan oprasional pendidikan satuan pendidikan muamalah (SPM).

Namun, apakah pemerintah (Kementerian Agama) tahu bahwa pada 20 Mei 24 terjadi kekerasan fisik di salah satu pesantren, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat? Apakah peduli pada Pondok Pesantren NQW di Lombok Barat yang dirusak warga pada 8 Mei 2024, karena terjadi pelecehan seksual? (Tempo, 9/05/2024).

Apakah Kemenag punya solusi terhadap laporan Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, yang mengatakan, pesantren menempati urutan kedua dalam hal kasus kekerasan seksual dalam periode 2015-2020 (Kompas, 10/12/2021)? Mengapa bantuan demi bantuan berorientasi pada pembangunan fisik semata?

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam semestinya menjadi sumbu penerang gelapnya perilaku manusia. Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia.” (HR. Al-Baihaqi).

Bukan sebaliknya, pesantren menjadi tempat persaingan memperindah bangunan. Imam Bukhari meriwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Kiamat tidak akan datang sebelum mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan.”

Bantuan-bantuan dari Kemenag untuk kepentingan pembangunan gedung, fasilitas pendidikan, dan operasional dapat dibenarkan dengan syarat. Yaitu, Kemenag memastikan lembaga pendidikan pesantren memiliki sistem yang menjamin penurunan angka statistik kekerasan.

Bantuan pemerintah yang berorientasi pada infrastruktur, harus dibarengi dengan orientasi pada suprastruktur. Suprastruktur bisa diartikan sebagai segala bentuk ide dan gagasan, yang mengarah pada pembentukan sumber daya manusia ideal. Suprastruktur juga menjadi landasan bagaimana infrastruktur digunakan, dimanfaatkan, dan dievaluasi.

Suprastruktur pendidikan pesantren adalah orientasi pembentukan budi pekerti yang luhur, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah saw, dan dalam bentuk praktisnya berupa mengurangi angka statistik kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual.

Pada bulan Desember 2023, sebuah berita viral, mengabarkan adanya seorang kiai dari pondok pesantren di Jawa Timur yang mencabuli santriwatinya sendiri. Pada bulan dan tahu yang sama, di Jawa Tengah, seorang kiai mencabuli 10 santriwati. Fenomena kiai mencabuli santriwati adalah sebuah anomali dalam pendidikan pesantren.

Anomali-anomali semacam ini bukan tidak memiliki alasan. Faktor paling dominan adalah orientasi pemerintah dalam membina pondok pesantren. Pemerintah lebih mengedepankan bantuan-bantuan berorientasi operasional dan bangunan dari pada bantuan-bantuan berorientasi nilai.

Tindakan-tindakan reaktif dari pemerintah tidak cukup. Selama ini, ketika anomali-anomali di pesantren terjadi, pihak kepolisian segera menangkap oknum pelaku. Tindakan reaktif memang penting sebagai bentuk penegakan hukum. Namun, tindakan reaktif tidaklah cukup, karena tidak mengatasi akar persoalan.

Akar persoalan sesungguhnya adalah disorientasi pengelola lembaga pendidikan pesantren. Disorientasi ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, namun yang paling dominan dan kentara ada 2 (dua) macam: ekonomi dan politik. Dua faktor penyebab tersebut sesungguhnya juga merupakan anomali di lingkungan pondok pesantren.

Pertama, pengelola pondok pesantren terkesan berlomba-lomba untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ambisi yang materialistik ini pun ditangkap oleh para politisi dan praktisi politik. Labeling pun terjadi. Salah satu contohnya, di setiap memasuki masa kampanye politik, para kandidat menjanjikan janji-janji manis material kepada pengelola pondok pesantren.

Kedua, pengelola pondok pesantren terlibat lebih aktif di dunia politik dari pada pendidikan. Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Hodri Ariev, mengatakan bahwa setiap tahun pesantren meluluskan 3,6 juta santri; dengan 35% lanjut ke perguruan tinggi dan 65% tidak memiliki keterampilan, lalu bekerja sebagai tenaga kasar.

Salah satu alasan rendahnya kualitas lulusan pesantren, yang dibicarakan oleh Hodri Ariev, adalah aktivisme politik para pengelola pesantren yang lebih intens dari pada aktivisme pendidikan. Hal ini bagaikan gayung bersambut dengan faktor pertama, di mana politisi memanfaatkan kepentingan ambisius tokoh-tokoh strategis pesantren.

Dari dua alasan tersebut, anomali-anomali di pesantren semakin kasat mata. Hal yang paling buruk adalah rendahnya kualitas pengelola pesantren, sebut saja Kiai pelaku kekerasan seksual atau pengurus pesantren sebagai pelaku kekerasan fisik. Disusul kemudian oleh rendahnya kualitas lulusan pesantren. Anomali-anomali ini berpangkal dari buruknya orientasi bantuan pemerintah (Kemenag).

Sebenarnya, masih ada kesempatan untuk melakukan perbaikan. Sebagaimana pepatan dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali, “rusaknya rakyat disebabkan rusaknya pemerintah, dan rusaknya pemerintah disebabkan rusaknya tokoh agama.” Dengan sutu pandang ini, para pengurus dan pengasuh pondok pesantren harus berbenah diri. Setidaknya kembali fokus pada evaluasi akhlak, supaya kekerasan fisik dan seksual semakin berkurang di lingkungan pesantren.[]

Rekomendasi