Oleh: Taufik Damas, (Jamaah Muhibbin Ning Atikoh Ganjar Nusantara)
Sebelum menghadiri deklarasi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo (capres) di Pilpres 2024, Mahfud MD sengaja sowan/berkunjung ke rumah dinas Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin terlebih dahulu. Mahfud MD menjelaskan, bahwa dalam pertemuan tersebut, ia ingin memberitahu kepada KH. Ma’ruf Amin kalau dirinya ditunjuk sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Mahfud MD juga menyampaikan tekadnya untuk meneruskan perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) di bidang ketatanegaraan, dan fiqih politik Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama. “Lima tahun terakhir sudah dilakukan oleh Kyai Ma’ruf Amin, berikutnya saya akan melanjutkan, mudah-mudahan,” Kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).
Selain itu, KH. Ma’ruf Amin juga memberikan wejangan khusus kepada Mahfud MD, agar Mahfud MD berhati-hati dalam memimpin negeri ini, sebab tantangan yang akan dihadapinya ke depan tidaklah mudah.“Ya gitu, beliau memberi nasihat, hati-hati begitu, memerintah tidaklah mudah, tantangannya banyak, tapi beliau mendoakan sebagai sesama warga Nahdlatul Ulama (NU), kata Kiai Ma’ruf Amin jaga marwah NU. Alhamdulillah saya sudah ketemu beliau,” ucapnya. Mahfud MD memberikan keterangan bahwa yang seharusnya ia temui terlebih dahulu adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, dikarenakan presiden tengah berada di luar negeri, sehingga Mahfud MD memilih sowan ke Wapres, KH. Ma’ruf Amin.
Pertemuan dengan KH. Ma’ruf Amin hanya bersifat pemberitahuan bahwa dirinya akan menjadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo, bukan meminta izin. “Ketemu dengan Kiai Ma’ruf Amin tadi jam setengah 7, kenapa? Saya mestinya ke presiden dulu kan, karena presiden ke luar negeri, ya saya ke Wapres dulu,” terang Mahfud MD. “Ya hanya memberitahu, memang tidak harus ada izin untuk (mencalonkan jadi cawapres) itu, sekali lagi hanya memberitahu. Berhubung juga Kiai Ma’ruf Amin sedang berada di sini (Indonesia),” sambungnya.
Di samping itu pada suatu kesempatan, Mahfud MD pernah menyampaikan tentang konsep ajaran Aswaja di dalam bidang ketatanegaraan, dan fiqih politik di Indonesia. “Saya ceritakan kepada Anda bahwa menurut Islam, politik itu bagian dari melaksanakan tugas agama,” tutur Mahfud MD. Sebab, lanjutnya, di dalam studi Islam terdapat ilmu yang disebut fiqih Siyasah atau fiqih Politik. Menurut Mahfud MD, ajaran Aswaja di dalam bidang ketatanegaraan tidak memiliki patokan yang baku tentang negara. Suatu negara diberikan kebebasan menentukan bentuk pemerintahannya, bisa demokrasi, kerajaan, teokrasi ataupun bentuk yang lainnya.
Namun ajaran Aswaja hanya memberikan kriteria (syarat-syarat) yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Sepanjang persyaratan tegaknya negara tersebut terpenuhi, maka negara bisa diterima sebagai pemerintahan yang sah. Adapun syarat-syaratnya yaitu; prinsip syura (musyawarah), al-‘adl (keadilan), al-hurriyah (kebebasan), dan al-musawah (kesetaraan derajat). Sedangkan untuk konsep fiqih politik Indonesia yang selama ini sudah dirintis dan dibangun oleh para ulama, Mahfud MD bertekad untuk merawat serta meneruskannya. Termasuk menjaga ideologi Pancasila.
Sebagai kader NU, Mahfud MD memiliki pola pikir yang jelas dan tidak jauh dari para tokoh-tokoh NU dan Ulama NU terdahulu, pernah menyampaikan bahwa Islam moderat ala Aswaja dapat dijadikan solusi berbagai persoalan yang ada dan sesuai dengan budaya Indonesia. “Saat ini, di Indonesia banyak sekali ideologi ekspor yang dipaksakan masuk, seperti ideologi khilafah, sedangkan ideologi Pancasila sendiri dalam istilah agama sudah disepakati dan menjadi dasar kita dalam bernegara,” tuturnya kepada warga Nahdliyin di acara sarasehan yang digelar di Masjid Indonesia Jeddah di distrik Sarafiyah Kota Jeddah, Arab Saudi, Kamis (29/1).
Bagi Mahfud MD sebagai cita-cita hukum, Pancasila ibarat nyawa yang tidak hanya memberikan panduan ke mana hukum dan penegakannya akan dibawa, tetapi sekaligus nilai axiologis dalam menentukan hukum apa yang akan dibentuk dan bagaimana menjalankannya. “Indonesia bukan negara Islam tapi negara Islami. Contohnya, di Indonesia kita bisa melaksanakan shalat lima waktu kapanpun dan dimanapun,” lanjut Mahfud MD.
Para ulama dahulu, khususnya ulama NU sudah membahas detail mengenai berislam di dalam negara yang memiliki dasar ideologi Pancasila, dan yang relevan hingga saat ini adalah Islam moderat ala Aswaja. “Jadikanlah Islam sebagai nafas kehidupan bukan sebagai simbol atau bendera,” pesan Mahfud MD.
